foto-foto aktiviti dakwah dan kemanusiaan

foto-foto aktiviti dakwah dan kemanusiaan

Sunday, May 17, 2009

BEBERAPA PANDANGAN DARI GERAKAN MASSA DI INDONESIA TENTANG CALON PRESIDEN DAN TIMBALANNYA..

HR9808@IKRAR - adalah wadah bebas bukan partisan yang memfokus kepada kebajikan rakyat.

18 Mei

Seperti yang telah saya bentangkan sebelum ini tentang persepsi rakyat Indonesia secara umum adalah menolak pengaruh luar samada barat atau timur. Denyut nadi bangsa ini masih kuat berpaksi kepada semangat kebangsaan mereka yang tulen. Maka risiko SBY, Demokrat dan serantaian parti koalisi ini berdepan dengan penolakan rakyat banyak akan mencuat. Mungkin bagi SBY ini soal kecil kerana melihat hasil kemenangan dari pemilu sebelum ini tetapi tetap ianya bukan suatu indikator pasti akan kemenangan dalam pemilihan Presiden di bulan Julai nanti. Paling malang dalam pergelutan ini ialah Parti-parti Islam yang turut terheret dalam pergelutan yang seharusnya mereka dengan segera mempersiapkan diri untuk bernafas dalam suasana pergelutan dengan rakyat banyak. Ianya mungkin masih belum jelas kelihatan tetapi dari riak-riak gerakan mahasiswa ianya akan bergulir dan merembet ke seluruh pelusuk daerah. Mahu tidak mahu inilah risikonya yang harus diterima dan ditelan. Kenyataan di bawah sebagai renungan buat semua....

Kammi Pusat: "Tolak Capres-Cawapres Pendukung Rezim Neo-Liberal yang Tidak Pro Rakyat!"

Senin, 18/05/2009 11:05 WIB


Assalamualaikum wr wb.

Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nasib lima tahun kedepan bangsa ini akan ditentukan hari ini ketika para calon presiden dan wakil presiden mendaftarkan diri.

Kemarin di Bandung kita telah disajikan sebuah deklarasi supremasi dan arogansi asing atas Indonesia. Sebuah rezim ekonomi politik neoliberal kembali dikukuhkan. Dan tragisnya 21 partai politik (49,17 % suara) mendukungnya dengan gegap gempita.

Permintaan penangguhan utang untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan kompensasi penempatan Boediono sebagai wakil presiden adalah pilihan yang menunjukkan betapa tidak berdaulatnya pemerintah.

Penetapan Boediono sebagai cawapres adalah bentuk intervensi negara-negara donor yang tidak bisa ditampik oleh SBY.

Masih hangat dalam memori kita bahwa pada tahun 96-98 ketika Boediono menjabat sebagai Direktur I BI urusan analisa kredit, terkucurlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar 400 T. Kemudian ketika Boediono jadi Kepala Bappenas, dalam masa itu terkucurlah dana rekap perbankan 600 T. Dan semua itu masih harus ditanggung oleh rakyat hingga tahun 2032. Kita juga tidak lupa pada tahun 2001-2004 ketika Boediono menjadi Menkeu, pada saat itu keluarlah kebijakan privatisasi dan divestasi yang ugal-ugalan. Banyak aset strategis yang dilego: Indosat, BCA, tanker, dll.

Dan yang paling menyakitkan adalah para obligor BLBI justru diberikan Release and Discharge dengan kata lain dibebaskan dari masalah hukum.. sementara mereka yang menikmati BLBI melenggang, uang rakyat ratusan Trilyun melayang...dan rakyat juga yang harus membayarnya.

Kita telah muak menyaksikan paket kebijakan ekonomi yang selalu disertai dengan pencabutan subsidi, penambahan utang, membuka lebar&karpet merah untuk investasi asing yang itu benar-benar berdasarkan rumus neoliberalisme. Semestinya kita belajar dari ambruknya ekonomi dunia karena sunami krisis global, yang itu menegaskan betapa rapuhnya ekonomi neoliberal.

Solusi yang ditawarkan terbukti tidak menciptakan jalan keluar, justru malah semakin membuka pintu ekonomi nasional untuk digempur oleh krisis ekonomi global.

Pemilu 2009 harus menjadi upaya kita bersama untuk keluar dari jeratan ekonomi neoliberalisme. Jangan sampai kita biarkan neoliberalisme semakin menghegemoni Indonesia jika tidak ingin negeri ini akan terus mengalami keterpurukan. Sudah saatnya, kekuatan rakyat bersatu-padu untuk menegaskan penentangan terhadap jalan neoliberalistik, sembari mendorong penyelamatan ekonomi nasional, yang berisikan ekonom-ekonom, politisi, dan intelektual anti neoliberal dan pro-rakyat.

Jangan sampai kita biarkan mereka semakin menjerumuskan bangsa Indonesia ke arah kehancuran.

Karena itulah pada hari ini KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) menyatakan:

1. Menolak pasangan capres-cawapres serta pendukung rezim ekonomi politik neo-liberal
2. Menolak pasangan capres-cawapres yang meneguhkan supremasi asing atas kedaulatan Indonesia.
3. Mengajak rakyat bersatu-padu menentang jalan ekonomi neoliberalistik dan memperjuangkan kedaulatan berdasar pada ekonomi konstitusi.

Mengutip kata Bung Hatta, sang proklamator "Lebih baik kami melihat Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain..."

Allahu Akbar...Merdeka

Wassalamualaikum wr wb

Jakarta 16 Mei 2009

Widya Supena
Ketua KAMMI Pusat

Hr9808: Ada beberapa harapan serius yang sewajarnya diperhatikan oleh semua pihak...

HR9808: Setelah melihat perkembangan ini saya cuba merujuk ke web rasmi PKS yang saya rasa perlu kita sama-sama renungkan secara jernih dan objektif. Dengan harapan agar segala bentuk keraguan dapat dipulihkan. Pandangan dan saran rasanya tidak salah cuma di waktu yang sama kita harus menghormati pandangan dari pimpinan yang pastinya telah di syurokan. Semoga kita semua berlapang dada dan terus bersama memperjuangkan kebenaran di mana sahaja.

Dari isu ini jelas kelihatan betapa PKS sudah mendapat perhatian bukan sahaja di Indonesia bahkan di seluruh dunia Islam dan warga gerakan Islam. Semoga PKS terus konsistan seperti yang diungkapkan buat maslahat umat khasnya di Indonesia. Kami di Malaysia berdoa agar PKS terus berjaya.

Tifatul: PKS Itu Solid

VIVAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, menegaskan partainya tetap solid. Meski sebelumnya sempat terjadi perdebatan di internal partai apakah akan tetap menjadi anggota koalisi Partai Demokrat atau tidak.

"Kader PKS itu bukan tut wuri manut katut," kata Tifatul di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Mei 2009. "Tapi PKS tetap solid."

Seperti diketahui, PKS akhirnya menyatakan tetap berkoalisi dengan Partai Demokrat. PKS juga mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk maju dalam Pilpres 2009.

Menurut Tifatul, pimpinan partai akan menjelaskan hasil pertemuan dengan Demokrat sebelum pendeklarasian pasangan SBY-Boediono. Termasuk menjelaskan kontrak politik antara PKS dan Demokrat.

"Nanti itu bisa disosialisasikan, termasuk kontrak politik yang dibuat," ujarnya.

Senin, 18/05/2009 06:50:27 | 2.412 hit | Versi Cetak | Email ke Rekan

Tifatul: Berjuang Dulu, Jangan Bicara Kursi

"Berjuang dulu kita, kok sudah bicara kursi-kursi. Kalau kursi ada di rumah saya," ujar Presiden PKS.


Bandung - Menjelang detik-detik terakhir pegumuman deklarasi SBY-Boediono sebagai capres-cawapres, PKS menyatakan dukungannya. Padahal sebelumnya dengan lantang partai yang mengklaim islami ini menolak Boediono. Apakah PKS sudah mendapat jatah kursi yang diinginkan?

"Berjuang dulu kita, kok sudah bicara kursi-kursi. Kalau kursi ada di rumah saya," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring usai menghadiri deklarasi SBY-Berboedi di Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/5/2009).

Menurut Tifatul, luluhnya sikap PKS sehingga mendukung SBY-Berboedi lantaran SBY telah menjelaskan bahwa sosok Boediono sangat tepat mendampingi SBY terutama saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi.

"Beliau (SBY) butuh orang yang bisa memberi solusi menghadapi krisis," kata Tifatul.

Selain itu, lanjut Tifatul, saat Boediono menjadi Menteri Ekuin, UU Sukuk serta ekonomi syariah diterbitkan. Dua undang-undang ini dianggap mencerminkan prinsip-prinsip Islam.

"Juga tidak benar kedaulatan ekonomi tidak tercapai," pungkasnya.

( anw / yid )